PELAKSANAAN PEMBINAAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA DI DAERAH SEHUBUNGAN DENGAN TELAH TERBENTUKNYA WADAH MUSYAWARAH ANTAR UMAT BERAGAMA

INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1981

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN KERUKUNAN HIDUP UMAT

BERAGAMA DI DAERAH SEHUBUNGAN DENGAN TELAH

TERBENTUKNYA WADAH MUSYAWARAH ANTAR UMAT

BERAGAMA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa berhubung dengan terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama No. 35 tahun 1980 tanggal 30 Juni 1980, maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi bagi pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama di daerah dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 39 tahun l980 tentang Pengesahan Keputusan Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah tanggal 5 Juli 1980 dan penetapannya sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan Tugas tahun l980/ 198 1 , terutama yang menyangkut Kerukunan Hidup Beragama.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun l975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, dihubungkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 30 tahun 1978;

2. Keputusan Menteri Agama No. 35 tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;

3. Keputusan Menteri Agama No. 39 Tahun 1980 tentang Pengesahan Keputusan Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah tanggal 5 Juli 1980 dan Penetapannya sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas tahun 1980/1981, berikut Instruksi Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 39 tahun 1980.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada:

1      Sdr. Sekretaris Jenderal;

2      Sdr. Inspektur Jenderal;

3      Sdr. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji;

4      Sdr. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam;

5      Sdr. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan;

6      Sdr. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;

7      Sdr. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha;

8      Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama

9      Sdr. Rektor Institut Agama Islam Negeri di Seluruh Indonesia;

10    Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia;

11    Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia;

12    Sdr.Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;

13    Sdr. Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Untuk :

Pertama :

Mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

A. Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama

1 Pembinaan Kerukunan hidup beragama merupakan bagian dan “Tiga Prioritas Nasional dalam Pembinaan Tata kehidupan Beragama” yaitu:

a.  Memanfaatkan Ideologi dan Falsafah Pancasila dalam kehidupan umat beragama dan dilingkungan Aparatur Departemen Agama.

b.  Membantu usaha memantapkan Stabilitas dan ketahanan Nasional dengan membina tiga kerukunan hidup beragama, yaitu:

(1) Kerukunan Intern Umat Beragama.

(2) Kerukunan Antar Umat Benagama

(3) Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah.

c. Meningkatkan Partisipasi Umat Beragama dalam mensukseskan dan mengamalkan pelaksanaan Pembangunan Nasional di segala bidang, yang berkesinambungan.

2 Pelaksanaan tugas pembinaan kerukunan hidup benagama pada hakekatnya dibebankan kepada keseluruhan aparatun Departemen Agama, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat daerah, sesuai dengan bidang masing-masing.

B. Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama

1 Wadah Musyawarah Antar Umat Benagama adalah forum konsultasi dan komunikasi antar para pemimpin/pemuka Agama dan antara pana pemimpin/pemuka agama dengan Pemerintah. Wadah Musyawanah berbentuk pertemuan-pertemuan yang diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, baik atas undangan Menteri Agama maupun atas permintaan salah satu atau lebih Majelis Agama.

2 Pertemuan-pertemuan dalam Wadah Musyawarah berupa:

a.  Pertemuan Lengkap yang dihadiri oleh wakil-wakil Majelis Agama dan Menteri Agama/Wakil Departemen Agama.

b.  Pertemuan Kerja yang dihadiri oleh Sekretanis dan Penghubung (liaison) dan Majelis-majelis Agama atau oleh orang-orang yang ditugaskan oleh Pertemuan Lengkap.

3 Untuk keperluan Wadah Musyawarah oleh Departemen Agama disediakan Sekretariat dan Fasilitas.

4    Ketentuan-ketentuan diatas menunjukan bahwa pada dasarnya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama Hanya berada di tingkat Pusat dan tidak diperlukan pembentukannya di daerah.

Hal mi dimaksudkan agan tidak mengunangi eksistensi dan integritas Majelis-majelis Agama yang ada di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Gereja di Indonesia (DGI), Majelis Agung Wali Geneja Indonesia (MAWI), Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI). Selain itu agar tidak menimbulkan simpang siur dalam pembinaan jalur kehidupan beragama baik dari segi kepentingan umat beragama sendiri maupun dan segi pelaksanaan tugas Pemerintah d.h.i. Departemen Agama.

5 Apabila dalam pembinaan kerukunan hidup beragama di daerah dianggap perlu adanya pemecahan masalah bersama, baik antar Instansi Pemerintah maupun dengan kalangan Pemimpin/Pemuka Agama di daerah setempat, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya secara “ex officio” berkewajiban menampung permasalahannya dan menyelesaikannya dengan langkah-langkah:

a.      Melakukan konsultasi dan koordinasi antar aparatur Departemen Agama sesuai dengan bidang dan wewenang masing-masing.

b.     Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah lainnya, baik sipil maupun militer, atas pengarahan dan petunjuk Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

6 Dalam pelaksanaan hal-hal tersebut di atas hendaknya berpedoman kepada Keputusan Menteri Agarna No. 39 tahun l980 jo. Instuksi Menteri Agama No. 8 tahun 1980, terutarna pada materi Keputusan Rapat Kerja tanggal 1-6 Juli 1980 Bagian Kedua huruf I dan Lampiran (i) tentang program kerja Pembudayaan Pancasila, Kerukunan Hidup Beragama, Stabilitas dan Ketahanan serta Pembangunan Nasional.

Kedua :

Semua ketentuan tentang pembinaan kerukunan hidup beragama di daerah yang bertentangan dengan Instruksi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga :

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal  : 23 Februari 1981

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Cap/ttd

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA